Sulitnya Menaruh Harapan pada Partai Politik

Dewasa ini masyarakat semakin pintar dan mereka semakin muak dengan adanya dominasi kader-kader partai politik.

Partai politik yang ada di negeri ini sangat memegang peranan penting dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Indonesia mustahil tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai, serta tidak ada partai tanpa kompromi dan moderasi hal tersebut saling berkaitan. Demokrasi tanpa keberadaan partai politik, kehidupan politik di suatu negara terjerembab hanya menjadi permainan sekelompok individu atau permainan orang kuat tertentu (The Future of Freedom), orang yang mempunyai kekuatan super dalam segi ekonomi (Financial).

Adanya partai politik merupakan salah satu ciri khas sebuah negara demokrasi, selain ciri lainnya, yakni pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Lewat partai politik, aspirasi rakyat diformulasikan secara sistematis dan diartikulasikan untuk menjadi keputusan-keputusan politik yang mempengaruhi penyelenggaraan negara atau kebijakan publik lainnya. Kerja partai politik terutama diwujudkan melalui mekanisme di parlemen-parlemen. Kerjanya meliputi menyusun undang-undang, menyusun anggaran belanja dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dewasa ini partai politik memiliki posisi yang kuat dan strategis di negeri yang kita cintai ini. Partai politik sangat menentukan dalam pergantian kepemimpinan politik di lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga ekskutif dan tentu saja di lembaga legislatif. Bahkan juga partai politik dapat menentukan penunjukan Duta Besar untuk Negara Asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Indonesia. Tidak cukup dengan itu, partai politik kini juga bisa menempatkan kader-kadernya pada lembaga-lembaga ekskutif dan legislatif.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan daerah, juga diisi oleh kader-kader partai politik. Lembaga-lembaga lain yang dapat diiisi oleh kader partai politik meliputi lembaga yudikatif, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

Dewasa ini masyarakat semakin pintar dan mereka semakin muak dengan adanya dominasi kader-kader partai politik. Kemuakan masyarakat muncul karena keterlibatan mereka justru tidak membuat demokrasi di Indonesia semakin berkualitas serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Akan tetapi malah sebaliknya, keterlibatan kader partai politik yang begitu luas malah menyebabkan berbagai kebobrokan-kebobrokan yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, seperti halnya banyak korupsi-korupsi yang dilakukan di kalangan kader-kader partai politik kerena keikutsertaan partai politik yang begitu mendalam terhadap penentuan penyaluran anggaran.

Intinya, dominasi kader partai politik dalam proses pengambilan keputusan strategis ternyata malah dimanfaatkan untuk merampok uang negara demi mendanai biaya politik atau keperluan operasional partai politik bahkan lebih parah lagi untuk memperkaya diri. Kehadiran kader partai politik di pos-pos strategis lebih dilatarbelakangi motif mengamankan sumber dana dan bukannya untuk membela kepentingan mensejahterakan kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

Partai politik yang ada di negara kita saat ini tidak lagi memikirkan pengorganisasian gerakan sistematis di tengah masyarakat untuk mendorong perubahan tertentu, hanya memikirkan cara memenangkan pemilu atas nama partainya dan partai koalisinya. Konsekuensinya  terjadi pola perubahan perekrutan kader. Partai politik berkonsentrasi untuk menarik kelompok profesional yang memiliki kemampauan membantu memenangi pemilu atau orang yang berpotensi besar menggalang dukungan suara. Partai politik tidak lagi peduli apakah calon kader itu memiliki latar belakang ideologis yang sama atau bahkan berseberangan sama sekali. Sejauh dapat menyumbangkan dana, pikiran dan tenaga untuk memenangi pemilu, orang tersebut akan direkrut sebagai kader.

Hal semacam inilah membuat rakyat Indonesia sulit menaruh harapan lagi pada partai politik di Indonesia karena tidak membawa kesejahteraan bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dikarenakan kader-kader partai politik dewasa ini banyak yang terjerat kasus korupsi. Kita ketahui bersama korupsi tak ubahnya dengan penjajahan dan terorisme yang semuanya dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.